Mata Dicongkel, Kaki Dipatahkan, TKW Disiksa Keji di Kuwait

Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Begitulah nasib naas yang dialami salah satu Pahlawan Devisa Ria Nasrini. Gadis berusia 21 berkulit putih asal Cirebon ini berpindah majikan guna menghindari siksaan fisik yang kerap dialaminya dari majikan pertama. Sialnya, ia malah mendapat siksaan fisik yang jauh lebih keji di majikan keduanya di Kuwait.
“Saya kabur dari majikan pertama, karena dia kejam. Tapi saat kerja di majikan kedua, ternyata lebih kejam lagi. Kedua mata saya buram, akibat dicongkel hingga berdarah oleh kuku majikan perempuan dan tanpa alasan jelas, kedua kaki saya dipatahkan sang majikan lelaki sehingga kini saya tak bisa berdiri tegak,” ungkap Rini sambil terisak.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Rusjdi Basalamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3), Isak tangis dari ratusan tenaga kerja wanita tak tertahankan saat Ria mengatakan, majikan mencederai matanya dan mematahkan kakinya.
“Hal itu diungkap Rini di ruang Mushalla KBRI Kuwait, Senin (23/3). Saat itupun, selain saya, hadir Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani, Ketua Bidang Organisasi Indonesia Employment Agencies Asociation (Idea) Aminullah serta Konsul KBRI Kuwait serta Konsul I KBRI Kuwait Dino Nurwahyudin, dan 339 TKW lainnya,” papar Rusjdi di Kuwait.
Ia menambahkan, untuk menyelamatkan diri dari kekejaman majikan keduanya, Ria Nasrini yang baru enam bulan bekerja namun belum diketahui siapa pengusaha PJTKI yang mengirimnya ke salah satu negara Teluk tersebut, dia pun berlindung di penampungan agen Ashkanani, tenaga kerja asing (TKA) di Salmiah, Kuwait.

“Namun bukan perlindungan di sana dia malah disekap selama sebulan. Wajahnya diguyur air dingin tiga ember dan tangannya diikat, lalu dipukuli dan disetrum di ruang bawah tanah di penampungan Ashkanani tersebut. Menurut pengakuan, Ria di saat pertemuan itu bukan hanya dia, TKW lainnya juga diperlakukan kasar, malah ada yang hingga diperkosa di sana, selayaknya agen yang memfasilitasinya menolong dari tindakan kasar majikan tetapi sebaliknya malah dia disiksa,” ungkap Rusjdi.
Rusjdi menyatakan, keberatan Ria saat pertemuan itu sangat kebetulan. Sebab, sehari sebelum mereka datang ke Salmiah, Minggu (22/3). Ria sudah diajak untuk meninggalkan penampungan KBRI Kuwait, Sabtu (21/3) bersama 76 TKW yang menggunakan jasa agen Ashkanani. Tapi Ria menolak, sehingga dia bisa bersaksi tentang nasib dirinya dan rekan-rekan di penampungan di hadapan sekitar 300 rekan di mushalla KBRI Kuwait.
Terkait hasil temuan saat kunjungan pengurus teras tiga asosiasi perusahaan jasa TKI yakni Apjeti, Himsataki dan Idea, Rusjdi mendesak KBRI Kuwait untuk menghentikan kerja sama dengan agen TKA Ashkanani, karena bukan melindungi tapi sebaliknya merugikan TKI bermasalah. Sebab sudah cukup bukti bagi KBRI untuk menghentikan kerja sama tersebut.

“Yang pasti, Konsul KBRI Dino Nurwahyudin hadir pada pertemuan itu dan sudah menyaksikan sendiri, sebagian besar TKI bermasalah adalah TKW yang ditempatkan Ashkanani. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang disiksa di penampungannya,” tegas Rusjdi.
Yunus menambahkan, sudah seharusnya KBRI menghentikan kerja sama dengan Kuwait Union of Domestic Labor Offices (KUDLO) yang dipimpin agen TKA Ashkanani yang memonopoli pengajuan perjanjian kerja (PK) di KBRI Kuwait itu, “Ini agen TKA brengsek,” kata Yunus.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan Yunus, saat ini hanya 13 agen yang tergabung dalam KUDLO. Semuanya adalah perusahaan sanak saudara Ashkanani. Di Kuwait, agen TKA biasanya menggunakan nama pemilik sebagai nama perusahaan. Sementara ratusan agen lainnya tak diizinkan bergabung dengan KUDLO.
Dampaknya, bukan hanya perlindungan dan penyelesaian permasalahan tak berjalan di KBRI, di Indonesia sekitar 1.900 TKW menanti di penampungan. Kondisi ini ironis. Sebab di saat Indonesia menerima ribuan TKI yang pulang ke Tanah Air karena izin kerja tak diperpanjang di sejumlah negara penempatan, di sisi lain TKW yang ingin kerja ke Kuwait tak bisa berangkat akibat belum adanya legalisasi PK. “Terkait dengan kondisi itu, kami berharap pemerintah, khusus Depnakertrans legalisasi PK di Jakarta, karena kondisinya mendesak,” tegas Yunus. (BK/u)
Sumber : Harian Sinar Indonesia Baru